Minggu, 25 Maret 2012

Menkeu Keberatan Subsidi Silang PLN Diturunkan

Nama : Wiwik Dyah Kurniawati
NPM : 28210569
Kelas : 2 EB 20


Menteri Keuangan Agus Martowardojo keberatan apabila subsidi listrik dalam RAPBN-P 2012 diturunkan dari yang diajukan Rp93,05 triliun menjadi Rp68,47 triliun."Kami dari pemerintah melihat ini tidak cukup. Jadi kami akan ada di dalam badan anggaran menjelaskan paling tidak kita itu perlu sekitar Rp90-an triliun untuk subsidi listrik," ujarnya di Jakarta.Menurut Menkeu, pemerintah membutuhkan subsidi tersebut untuk operasional PT PLN dalam menyalurkan listrik kepada masyarakat dan sektor industri.Ia menjelaskan anggaran sebesar Rp93,05 triliun juga dibutuhkan karena pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW masih belum terpenuhi dan kenaikan harga ICP minyak yang melambung tinggi."Jadi ini yang kita ingin kita bicarakan di dalam badan anggaran, supaya nanti di DPR bisa mempertimbangkan satu posisi yang lebih baik dari Rp68,47 triliun itu.Ia mengatakan apabila PT PLN tidak dapat beroperasi secara maksimal, maka masyarakat dan sektor industri akan mengalami kerugian karena kegiatan operasional sehari-hari dapat terganggu."Kalau seandainya sekarang subsidinya kurang dari jumlah yang disampaikan pemerintah, nanti PLN tidak bisa bekerja yang sehat. Itu akan membuat pengaruh kepada masyarakat dan kita semua.

Sumber : www.kompas.com

Penyelesainnya :
Menurut sya seharusnya PT PLN harus beroperasi secara maksimal, hal tersebut harus di lakukan PT PLN agar masyarakat dan sektor industri tidak akan lagi mengalami kerugian dan kegiatan operasionalnya sehari-hari tidak akan terganggu lagi. Dan subsidi harus tidak kurang dari jumlah yang di sampaikan oleh pemerintah agar PLN bias bekerja dengan sehat sehingga hal tersebut tidak akan dapat merugikan masyarakat . karena PLN sangat berpengaruh penting terhadap masyarakat Indonesia .

Rakyat Miskin Di TimorTengah Utara Mencapai 64,7 %


Nama : Wiwik Dyah Kurniawati
NPM : 28210569
Kelas : 2 EB 20

Sebagian besar penduduk di Kabupaten TimorTengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, masuk ke dalam kategori miskin. Tak tanggung-tanggung, angkanya mencapai 64,7 persen dari 214.842 jiwa jumlah penduduk di Kabupaten yang berbatasan dengan Distrik Oekusi Timor Leste itu. Penduduk miskin di TTU tersebar hampir merata di 24 kecamatan dan ada beberapa variabel yang dipakai untuk mengukur tingkat kemiskinan penduduk TTU, yaitu luas lahan garapan, rumah, luas rumah, bentuk rumah, tidak adanya WC dan kamar mandi. Dan kebanyakan yang miskin yaitu petani, nelayan dan PNS yang golongan rendah atau yang masih indekos. Oleh sebab itu,sudah ada langkah antisipasi dari Pemerintah Kabupaten dalam mengurangi angka kemiskinan, yaitu melalui program Padat Karya Pangan (PKP) dan gerakan cinta petani. Menurutnya, ini merupakan langkah strategi karena setiap kepala keluarga diwajibkan untuk bekerja minimal 50 hektare di lahan garapan. Dalam RPJMD target kita untuk menurunkan angka kemiskinan sudah jelas yakni harus di bawah 50 persen tapi tentunya dilakukan secara bertahap.


Penyelesainnya :
Menurut saya upaya penyelesaian diatas belum maksimal selain adanya rencana program Padat Kaya dan gerakan cinta petani, pemerintah seharusnya juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan rakyat TimorTengah Utara tersebut, seperti memberikan bantuan sandang pangan dan papan bagi rakyat TTU tersebut. Selain memberikan bantuan pemerintah juga memberikan fasilitas kehidupan bagi rakyat disana seperti membangun WC dan kamar mandi yang sebelumnya tidak pernah ada di daerah tersebut . Dan mengumpulkan para donator yang ingin dengan ikhlas membantu kehidupan yang layak untuk para penduduk TTU .

Penimbunan BBM Mobil Dimodifikasi untuk Selewengkan Solar

Nama : Wiwik Dyah Kurniawati
NPM : 28210569
Kelas : 2 EB 20

Sindikat penyelewengan solar memodifikasi mobil untuk menampung lebih banyak solar. Mobil untuk keperluan itu biasanya dilengkapi tangki berkapasitas ratusan liter.Salah satu mobil itu milik sindikat itu antara lain bisa dilihat di halaman markas Polres Batam Rempang Galang (Barelang). Bangku di barisan pengemudi, seluruh bangku di mobil itu dilepas. Sebagai pengganti, ruangan dipenuhi tangki buatan. Panjang dan lebarnya disesuaikan dengan ruangan di dalam kabin. Sementara tingginya 50 sentimeter. Di salah satu sudut atas tangki dipasangi selang untuk memasukkan atau mengeluarkan solar.Mobil lain bisa terlihat di halaman belakang Markas Polda Kepulauan Riau di kawasan Nongsa, Batam. Seperti minibus di Polres Barelang, mobil di Polda itu juga tidak lagi dilengkapi bangku kecuali di barisan pengemudi. Ruang bangku baris kedua dan ketiga diisi dengan tangki.

Sumber : www.kompas.com

Penyelesaiannya :
Menurut saya perbuatan penimbunan BBM seperti kasus diatas adalah hal yang sangat melanggar hukum yang ada di Indonesia. Perbuatan seperti itu harus di musnahkan dan pelakunya harus dijerat dengan hukum yang berlaku agar mereka kapok dan tidak melakukan perbuatan itu lagi. Seharusnya untuk mengatasi adanya kenaikan BBM mulai awal bulan april  nanti rakyat harus mulai berhemat dalam kehidupan ekonominya untuk menantisipasi terjadinya kenaikan BBM dan  tidak melakukan penimbunan BBM apalagi sampai memodifikasi mobil sebagai alat untuk penimbunan BBM berjenis solar sampai ratusan liter bahkan lebih seperti pada kasus di atas.

Partai Demokrat Dukung Harga BBM Naik

Nama : Wiwik Dyah Kurniawati
NPM : 28210569
Kelas : 2 EB 20

Partai Demokrat kembali menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan harga BBM bersubsidi dipandang sebagai suatu hal yang tak terhindarkan, menyusul meroketnya harga minyak mentah dunia. Alas an Partai Demokrat mendukung kenaikan harga BBM. Pertama adalah keberpihakan pada rakyat kecil. Saat ini, 10 persen dari orang kaya menggunakan Rp 5,8 triliun dari subsidi BBM. Sementara itu, 10 persen orang miskin menggunakan Rp 500 miliar subsidi BBM.Kedua, kenaikan harga BBM juga dipandang sejalan dengan upaya penghematan dan penciptaan energi terbarukan. Ketiga, dana yang sebelumnya digunakan untuk subsidi BBM dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.Keempat, pengurangan subsidi turut menekan kasus penyelundupan BBM ke negeri tetangga. Pemerintahan yang akan datang tak terbebani subsidi BBM yang tinggi.Sementara itu, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dipandang telah bergeser menjadi isu politik, bukan ekonomi.Ini telah menjadi isu politik.Pemerintah tak lepas tangan terkait dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan langsung sementara masyarakat dan lainnya.

Sumber : www.kompas.com

Penyelesaiannya :
Menurut saya seharusnya partai Demokrat tidak mendukung kenaikan harga BBM . Karena hal itu sangat berpengaruh terhadap rakyat. Karena kenaikan BBM dapat menyebabkan dampak dan akan menimbulkan masalah sosial, hukum, politik dan ekonomi bagi masyarakat. Apalagi untuk masyarakat di kalangan bawah seperti rakyat miskin atau tidak mampu dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Walaupun nantinya rakyat di janjikan akan mendapatkan BLT dari pemerintah itu hanya beberapa persen saja yang akan didapatkan oleh rakyat. Untuk mengatasi naiknya harga minyak mentah dunia seharusnya pemerintah mengambil tindakan yang tegas bukan seperti menaikkan harga BBM. Karena hal tersebut banyak sekali rakyat yang memprotes adanya tindakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, seperti melakukan unjuk rasa ke berbagai tempat .