Hambatan Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional

A.Pengertian

Perdagangan Internasional adalah suatu proses tukar-menukar yang di dasarkan atas kehendak sukarela yang di lakukan antara negara yang satu dan negara yang lain melalui ekspor impor. Selai itu Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang di lakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama.

B.Kebijakan atau Hambatan Perdagangan Internasional

1.Tarif atau Bea Masuk

> Tarif atau Bea Masuk merupakan salah satu cara untuk melindungi produksi dalam negeri dari serbuan produk impor. Penetapan tarif adalah pengenaan pajak atas barang-barang impor yang melewati daerah pabean. Daerah pabean ini merupakan daerah geografis di mana barang-barang bebas tanpa di kenakan pabean. Tujuan utama penetapan tarif adalah memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri dan menambah pendapatan pemerintah. Kebijakan dengan penetapan tarif harus hati-hati sebab berkaitan dengan impor barang modal bagi kelangsungan industri dalam negeri. Disamping itu, penetapan tarif bea masuk yang terlalu tinggi akan meimbulkan penyeludupan, baik secara fisik maupun secara administratif. Kebijakan taarif terdiri dari dua, yaitu :

a.Kebijakan tarif barrier : Dalam bentuk bea masuk adalah sebagai berikut :

    1.Tari rendah antara 0%-5%.

    2.Tarif sedang antara 5%-20%.

    3.Tarif tinggi di atas 20%

b.Kebijakan Non Tarif Barrier : Secara garis besar dapat di kelompokkan sebagai berikut :

    1.Pembatasan Spesifik.

    2.Peraturan Bea Cukai.

    3.Campur Tangan Pemerintah.

2.Kuota atau Kuota Impor

>Kuota adalah suatu pembatasan atau jumlah barang yang dapat di impor oleh suatu negara dari semua negara atau dari negara-negara tertentu dalam jangka waktu yang di tentukan. Kuota terdiri dari :

a.Absolut Quota : Mengizinkan pemasukan komoditas tertentu dalam jumlah yang di tetapkan selama jangka waktu tertentu.

b.Tariff Rate Quota : Mengizinkan pemasukan baramg dalam jumlah tetentu ke suatu negara dengan tarif yang di turunkan selama jangka waktu tertentu.

>Kuota Impor adalah kebijakn yang di lakukan pemerintah dalam membatasi jumlah impor suatu produk melalui suatu pemberian jatah atau penetapan jumlah maksimum barang yang di impor dengan tujuan utamanya adalah memberikan proteksi pada industri dalam negeri serta manghemat penggunaan devisa.

3.Premi

>Premi adalah sutu pemberian hadiah atau insentif kepada produsen dalam negeri karna telah berhasil mencapai mutu dan target produk tertentu yang telah di tetapkan, atau penambahan dana ( dalam bentuk uang ) kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi ( prestasi ) yang di tentukan oleh pemerintah.

4.Subsidi

>Subsidi adalah kebijakan pemerintah yang di lakukan dengan memberikan bantuan terhadap produsen dalam negeri agar giat berproduksi dan dapat menjual produksinya dengan harga yang lebih murah. Sehingga mampu bersaing dengan produk impor atau bantuan yang di berikan oleh pemerintah kepada para produsen dalam negeri agar dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih murah dan dapat bersaing dengan produksi luar negeri. Kebijakn subsidi ini merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri.

5.Dumping

Dumping adalah kebijaksanaan di mana harga jual barang hasil produksi dalam negeri, di luar negeri lebih murah di banding dengan harga jual di dalam negeri sendiri. Tujuannya agar produksi dalam negeri bisa merebut pasaran di luar negeri. Ada tiga tipe Dumping, yaitu :

a.Persistent Dumping.

b.Predatory Dumping.

c.Sporadic Dumping.

6.Diskriminasi Harga

>Diskriminasi Harga adalah penetapan harga jual yang berbeda pada dua pasar atau lebih yang berbeda terhadap barang yang sama. Tujuannya adalah untuk mengadakan pengawasan terhadap harga jual dan harga beli sehingga dapat di ketahui elastisitas permintaan dan untuk memaksimalkan keuntungan.

7.Pelarangan Impor

> Pelarangan Impor adalah kebijakan perdagangan internasional yang melarang secara mutlak impor komoditas tertentu atau kebijaksanaan yang di terapkan oleh suatu negara di mana barang hasil produksi luar negeri sama sekali tidak boleh masuk ke dalam negeri. Misalnya : Larangan impor karet mentah atau Larangan impor pakaian bekas.

8. Pelarangan Ekspor

>Dalam perdagangan internasional, larangan ekspor tidak banyak di terapkan sebenarnya larangan ekspor lebih kepada kemauan pemerintah suatu negara untuk melarang sama sekali ekspor komoditas tertentu seperti rotan baku, kayu gergajian,  dan minyak sawit.

9.Subtitusi Impor

> Subtitusi Impor adalah suatu kebijakn pemerintah untuk mengganti berang-barang yang tadinya di impor dengan buatan dalam negeri. Tujuan untuk menghemat penggunaan devisa, mengatasi kesulitan-kesulitan di bidang pendapatan devisa, dan mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri.

10.Pengendalian atau Pengawasan Devisa

>Dalam mengawasi devisa untuk kebutuhan impor, pemerintah pusat menguasai secara langsung seluruh devisa melalui bank sentral dan bagi importir sebelum mengimpor barang tertentu harus mendapat izin dari pemerintah kemudian alokasi devisa untuk impor di jatah atau di batasi untuk menghemat penggunaan devisa.

C.Manfaat Perdagangan Internasional

1.Memperoleh barang yang tidak dapat di produksi di dalam negeri.

2.Memperoleh keuntungan yang spesialis.

3.Memperluas pasar industri-industri dalam negeri.

4.Transfer teknologi modern dan meningkatkan produktifitas.

5.Meningkatkan pendapatan negara.

6.Meningkatkan pendapatan masyarakat.

7.Mendorong pertumbuhan / perkembangan dunia usaha.

8.Mendorong adanya hubungan ekonomi secara timbal balik.

9.Memperlancar kegiatan ekspor dan membantu impor.

D.Faktor-Faktor Pendorong Perdagangan Internasional

1.Terwujudnya kemakmuran bagi masyarakat.

2.Memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri.

3.Menyebarluaskan hasil produksi ke luar negeri melalui kegiatan ekspor.

4.Memperoleh manfaat yang di timbulkan oleh adanya spesialisasi.

5.Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.

6.Keinginan membuka kerjasama.

7.Terjadinya era globalisasi di negara sehingga tidak dapat hidup sendiri.

8.Keinginan meningkatkan pendapatan negara.

9.Memperoleh dan mengembangkan kegunaan teknologi bagi percepatan         pertumbuhan ekonomi.

E.Fungsi Perdagangan Internasional

1.Mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2.Meningkatkan pendapatan negara.

3.Memperluas penggunaan teknologi antar negara.

4.Menyebarluaskan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain.

F.Macam-Macam Perdagangan Internasional

1.Perdagangan Bilateral adalah perdagangan yang di lakukan antar dua negara saja.

   >.Contohnya : Perdagangan antar Indonesia dan Singapura.

2.Perdagangan Regional adalah perdagangan yang di lakuakan dalam satu kawasan tertentu.

   >.Contohnya : Perdagangan ASEAN

3.Perdagangan AntarRegional adalah perdagangan yang di lakukan antar negara dalam kawasan tertentu dengan kawasan lainnya.

4. Perdagangan Multilateral adalah perdagangan yang di lakukan oleh banyak negara.

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pengertian APBN

Menurut UU No. 17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Landasan hukum APBN adalah pasal 23 ayat 1UUD 1945, yang berisi tentang “ Tiap-tiap tahun APBN ditetapkan oleh undang-undang.Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah maka pemerintah memakai anggaran tahun lalu“.  Langkah-langkah yang bekaitan denga APBN , yaitu perencanaan, pengesahan RAPBN oleh DPR, pelaksanaan APBN oleh pemerintah, pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh pemerintah kepada DPR. APBN juga merupakan instrument untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan sosial, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Tahap Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBN

Penyusunan APBN

Pemerintah mengajukan rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR MENETAPKAN Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Tujuan penyusunan APBN, yaitu :

1.Untuk memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya anggaran yang devisit.

2.Untuk pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan dalam hal peningkatan dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat.

3.Untuk mengatur pembelanjaan negara dan pendapatan yang direncanakan supaya mencapai sasaran yang ditetapkan , yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan pendapatan masyarakat yang dipungut melalui pajak.

Pelaksanaan APBN 

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan presiden. Berdasarkan perkembangan di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran APBN dapat mengalami revisi atau perubahan. Untuk melakukan revisi APBN pemerintah harus mengajukan RUU, perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR dilakukan paling lambat akhir maret setelah pembahasan dengan badan anggaran DPR.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Selambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Fungsi APBN

1. Fungsi Otoritasi, mengandung arti bahwa angaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dengan demikian pembelanjaan atau pendapatan dapat di pertanggungjawabkan kepada rakyat.

2. Fungsi Perencanaan, mengandung arti bahwa angaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya telah di rrencanakan dan di anggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar, maka pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

3. Fungsi Pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunkan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.

5. Fungsi distribusi, Pendpatan negara yang diterima tidak selalu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk sarana dan prasarana. Akan tetapi sebagian akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk dana pensiun, kenaikan gaji, pemberian tunjangan, dan pemberian subsidi.

6. Fungsi Stabilisasi, APBN digunakan untuk mengendalikan jalannya perekonomian setiap tahun dengan memerhatikan antara jumlah pengeluaran dengan jumlah pendapatan harus selalu sama dan jumlah pendapatan dari tahun ke tahun makin meningkat.

7. Fungsi regulasi, APBN digunakan sebagai alat pendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Struktur APBN

Struktur Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara saat ini adalah :

A.Belanja Negara

Belanja Negara terdiri atas dua jenis, yaitu:

1.Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi:

1.Belanja pegawai

2.Belaja barang

3.Belanja modal

4.Pembiayaan bunga utang

5.Subsidi BBM dan subsidi non-BBM

6.Belanja hibah

7.Belanja sosial (termasuk penanggulangan bencana)

2.Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:

1.Dana bagi hasil

2.Dana alokasi umum

3.Dana alokasi khusus

4.Dana otonomi khusus

B . Pembiayaan

Pembiayaan meliputi :

1.Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.

2.Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:

      1.Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek.

      2.Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

Prinsip Penyusunan APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip panyusunan APBN ada tiga, yaitu :

1.Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.

2.Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.

3.Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah :

1.Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.

2.Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.

3.Semaksimah mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Asumsi APBN

Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu :

1.Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah.

2.Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (%).

3.Inflasi (%).

4.Nilai tukar rupiah per USD.

5.Suku bunga SBI 3 bulan (%).

6.Harga minyak indonesia (USD/barel).

7.Produksi minyak Indonesia (barel/hari).

Azas Penyusunan APBN

APBN di susun dengan berdasarkan azas-azas, yaitu :

1.Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.

2.Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.

3.Penajaman prioritas pembangunan

4.Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara

Cara menghitung APBN

1.Pajak Penghasilan ( PPH Pasal 21 )

Contoh Soal :

a . Bapak Kurniawan adalah seorang manajer pemasaran pada PT Wahana Utama, mendapatkan gaji per bulan Rp10.000.000,00. Setiap bulan Bapak Kurniawan membayar iuran pensiun dan biaya jabatan. Status Bapak Kurniawan menikah dan mempunyai 4 orang anak. Hitunglah besarnya pajak penghasilan Bapak Kurniawan per bulan !

Jawab :

Gaji per bulan                                                                             Rp10.000.000

-. Biaya jabatan  : 5% x 10.000.000= Rp500.000

       Diperkenankan                                                     Rp108.000

-. Iuran pensiun  : 5% x 10.000.000=Rp500.000

       Diperkenankan                                                       Rp 36.000

                                                                                                     Rp       144.000-

Gaji bersih per bulan                                                                    Rp    9.856.000

Gaji bersih per tahun : 12 x 9.856.000                                         Rp118.272.000  

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

-Wajib pajak                                                       Rp13.200.000

-Istri                                                                  Rp 1.200.000

-Anak maksimal 3 orang @ Rp1.200.000   Rp 3.600.000+

                                                                                                               Rp 18.000.000+

Penghasilan kena pajak (PKP)                                                     Rp100.272.000

Tarif pajak

Sampai dengan 25.000.000   : 25.000.000 x 5%  = Rp1.250.000

25.000.000 s.d 50.000.000    : 25.000.000 x 10% = Rp2.500.000

50.000.000 s.d 100.000.000  : 50.000.000 x 15% = Rp7.500.000

100.000.000 s.d 200.000.000 : 272.000 x 25%  = Rp       68.000+

PPh terutang satu tahun                                        Rp11.318.000

PPh terutang per bulan     = 11.318.000 : 12

                                          =Rp 943.116,67

b . Data keuangan PT Wijaya pada tahun 2008 menunjukkan bahwa penghasilan kena pajak (PKP) sebesar Rp249.500.000,00. Hitunglah besar pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT Wijaya !

Penghasilan kena pajak (PKP) tahun 2008                                Rp249.500.000

Tarif PPh :

Sampai dengan 50.000.000   : Rp50.000.000 x 10%  = Rp  5.000.000

50.000.000 s.d 100.000.000  : Rp50.000.000 x 15%   = Rp  7.500.000

Di atas 100.000.000               : Rp149.500.000 x 30% = Rp44.850.000+

PPh selama tahun 2008                                                   Rp57.350.000

2.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Perhitungan pungutan PBB adalah sebesar 0,5% dari 20% nilai njual objek pajak. Besarnya nilai jual objek pajak dihitung dari taksiran nilai jual bumi dan bangunan dikurangi dengan NJOPTKP sebesar Rp12.000.000,00 bagi setiap wajib pajak.

Contoh Soal ;

Bapak Sanjaya mempunyai sebidang tanah seluas 500m2 dengan bangunan diatasnya  seluas 300m2. Taksiran harga sebagai berikut :

Tanah            : Rp750.000 per m2

Bangunan      : Rp400.000 per m2

Hitunglah besar Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang harus dibayar oleh Bapak Sanjaya !

Jawab :

Nilai jual tanah           : 500m2 x 750.000    = Rp375.000.000

Nilai jual bangunan    : 300m2 x 400.000    = Rp120.000.000+

Nilai jual objek pajak (NJOP)                       = Rp495.000.000

Nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP)         Rp12.000.000-

                                                                                         Rp483.000.000

Tarif PBB :

20% X 483.0000     = 96.600.000

0,5% X 96.600.000 = 483.000

Jadi, PBB yang harus dibayar Bapak Sanjaya sebesar Rp483.000,00

Pendapatan APBN

 A.Pendapatan Dalam Negeri

1.Pendapatan Migas , yaitu ;

a.Minyak

b.Gas

2. Pendapatan Non Migas. Yaitu :

a.PPH

b.PPN

c.Bea Cukai

d.Pajak Ekspor

e.Bea Materai

f.PBB

g.Pajak Lainnya

h.Pendapatan Non-Pajak

B.Pendapatan Pembangunan

1.Bantuan Program

2.Bantuan Proyek

C.Belanja Rutin

1.Belanja pegawai

2.Belanja Barang

3.Bunga dan Cicilan Hutang

4.Subsidi dan Bantuan

5.Pengeluaran Lainnya

D.Pengeluaran Pembanguna

1.Dana Rupiah

2.Pengeluaran Proyek

Sumber Pendapatan dan Tujuan Belanja Negara

Sumber pendapatan negara dapat di peroleh dari pajak dan yanng bukan pajak termasuk juga perusahaan negara, minyak, serta bantuan dari negara lain. Pendapatan terbesar negara adalah dalam hal pajak, bea dan cukai. Berikut adalah sumber-sumber yang menjadi lahan terbesar dalam pendapatan nasional atau negara, yaitu :

1.Penerimaan pajak baik langsung maupun tidak langsung.

2.Penerimaan bahan pajak yang meliputi penerimaan dar iluar negeri, penerimaan yang bersifat administratif contohnya denda-denda dan laba perusahaan negara.

3.Perusahaan campuran antara perusahaan Indonesia dan asing.

4.Pendapatan dari perdagangan ke luar negeri (Ekspor).

 5.Penerimaan dari luar negeri

Dari paparan di atas berdasarkan memperolehnya pendapatan negara dapat di kelompokkan menjadi :

1.Pendapatan dari dalam negeri yang terdiri dari penerimaan dari hasil minyak bumi dan gas alam.

2.Pendapatan dari bahan di luar migas yang terdiri dari pajak penghasilan badan dan perorangan, pajak dari bea masuk, bea cukai, pajak dari ekspor (penjualan barang ke luar negeri), pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai dan pendapatan yang bukan dari pajak.

3.Pinjaman dari luar negeri, yaitu berupa bantuan program dan bantuan proyek.

Cara Menghitung APBN

Dampak APBN terhadap Perekonomian
Cara untuk menggolongkan pos-pos penerimaan dan pengeluaran yang masing-masing menghasilkan tolak ukur yang berbeda mengenai dampak APBN nya. Ada empat tolok ukur dampak APBN, yaitu :

1. SALDO ANGGARAN KESELURUHAN
-Konsep ini ingin mengukur besarnya pinjaman bersih pemerintah dan didefinisikan
sebagai :
G – T = B = Bn + Bb + Bf
Catatan :
G = Seluruh pembelian barang dan jasa (didalam maupun luar negeri), pembayaran transer dan pemberian pinjaman bersih.
T = Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak
B = Pinjaman total pemerintah
Bn = Pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan
Bb= Pinjaman pemerintah dari sektor perbankan
Bf =Pinjaman pemerintah dari luar negeri
-Jika Pemerintah tidak mengeluarkan obligasi kepada masyarakat, maka saldo anggaran keseluruhan menjadi : G – T – B = Bb + Bf   

APBN dicatat demikian rupa sehingga menjadi anggaran berimbang : G – T – B = 0
Sejak APBN 2000 saldo anggaran keseluruhan defisit dibiayai melalui:
a. Pembiayaan Dalam Negeri :
-Perbankan Dalam Negeri
-Non Perbankan Dalam Negeri
b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih
-Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)
-Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri

2. KONSEP NILAI BERSIH
Yang dimaksud defisit menurut konsep nilai bersih adalah saldo dalam rekening lancar APBN. Konsep ini digunakan untuk mengukur besarnya tabungan yang diciptakan oleh sektor pemerintah, sehingga diketahui besarnya sumbangan sektor pemerintah terhadap pembentukan modal masyarakat.

3. DEFISIT DOMESTIK
- Saldo anggaran keseluruhan tidak merupakan tolok ukur yang tepat bagi dampak APBN terhadap pereknomian dalam negeri maupun terhadap neraca pembayaran.
- Bila G dan T dipecah menjadi dua bagian (dalam negeri dan luar negeri)
G = Gd + Gf
T = Td + Tf, maka persamaan (2) di atas menjadi
(Gd – Td) + (Gf – Tf) = + Bf
(Gd – Td) = dampak langsung putaran pertama terhadap PDB
(Gf – Tf) = dampak langsung putaran pertama terhadap neraca pembayaran

4. DEFISIT MONETER

Konsep ini banyak digunakan dikalangan perbankan Indonesia terutama angka-angka yang mengukur defisit anggaran belanja ini diterbitkan oleh Bank Indonesia (sebagai data mengenai “faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar”). Defisit dikur sebagai posisi bersih (netto) pemerintah terhadap sektor perbankan : G – T – Gf – Gb , Karena Bn = 0
-Di dalam konsep ini bantuan luar negeri dianggap sebagai penerimaan, diperlakukan sebagai pos yang tidak mempengaruhi posisi bersih. Bantuan luar negeri tidak dilihat fungsinya sebagai sumber dana bagi kekurangan pembiayaan pemerintah, tetapi sebagai pos pengeluaran yang langsung dikaitkan dengan sumber pembiayaannya

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Sistem perekonomian 

Adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya . Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah . Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut.

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana  memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar .  Pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan .

Perekonomian terencana

Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme . Sebagai wujud pemikiran Karl Marx . Komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara; Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh . Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini, hanya Kuba, Korea Utara , Vietnam dan RRC yang menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi. China , misalnya, mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor produksinya sendiri.

Sistem ekonomi ini menjadikan pemerintah sebagai pusat dari segala macam kegiatan ekonomi. Segala macam kegiatan ekonomi masyarakat diatur oleh pusat, bahkan mengenai hak milik pribadi pun pemerintah pusatlah yang mengatur.

Akibat dari sistem ini, tidak adanya kepemilikan pribadi karena semuanya diatur oleh pusat. Tak ada pula si kaya dan si miskin karena ekonomi komunis berpandangan bahwa seharusnya kondisi masyarakat harus “sama rata sama rasa”, tak ada yang lebih dan tak ada yang kurang. Rakyat atau masyarakat tidak bebas menggunakan sumber daya alam .

 

 Perekonomian pasar
 

Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan (dalam batas-batas tertentu). Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran-permintaan.

 Perekonomian pasar campuran

Perekonomian pasar campuran adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar atau pun terencana, bahkan negara seperti Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi. Misalnya larangan untuk menjual barang-barang tertentu untuk anak di bawah umur, pengontrolan iklan (advertising), dan lain-lain. Begitu pula dengan negara-negara perekonomian terencana. Saat ini, banyak negara-negara Blok timur  yang telah melakukan privatisasi pengubahan status perusahaaan pemerintah menjadi perusahaan swasta.

       Ciri-ciri system ekonomi campuran, yaitu :

1.Pihak swasta bebas melakukan kegiatan ekonomi yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum

2.Sebagian kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh pihak swasta

3..Bidang-bidang strategi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai dan dikendalikan oleh pemerintah

Perekonomian Liberal atau Kapitalis

 

Sistem ekonomi ini membebaskan segala macam bentuk kegiatan ekonomi. Pemerintah tak ada urusan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat. Mereka semua mendapatkan hak yang sama untuk berkreativitas. Tak ada pelarangan.

Intinya, dalam sistem ekonomi kapitalis, semua bebas berbuat apa saja. Sehingga tak mengherankan bila kaum pemodal atau kapital menjadi kaum yang super power pada sistem ekonomi ini. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis ini digawangi oleh Amerika sebagai negara imperialis.

Ciri-ciri sistem ekonomi liberal atau system ekonomi pasar, yaitu :

1..Kegiatan ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar

2.Campur tangan pemerintah sangat kecil

3.Campur tangan pemerintah sangat kecilHak-hak pribadi diakui secara luas

4.Sebagai besar modal dan kegiatan ekonomi dikuasai swasta

PEREKONOMIAN KOMANDO

Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang didasarkan atas ajaran Karl Max .Dalam sistem ekonomi ini hampir semua kegiatan ekonomi di atur dan di laksanakan oleh pemerintah .

Ciri-ciri system ekonomi komando, yaitu :  

1.Pemerintah memegang kendali penuh perkonomian

2.Perekonomian direncanakan sepenuhnya oleh pemerintah

3.Hak milik dimiliki negara dan kreativitas individu tidak diakui